# 81 Tahun Indonesia Merdeka: Antara Capaian Pemerintah dan Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai

JAKARTA — Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia kembali berada pada persimpangan penting. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya menjadi momentum perayaan perjalanan bangsa, tetapi juga ruang untuk mengevaluasi sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah melihat usia 81 tahun sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pangan, energi, sekaligus mempercepat pembangunan sumber daya manusia. Dalam pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo Subianto menekankan berbagai capaian pemerintah dan agenda transformasi yang tengah berjalan. Pemerintah juga menyampaikan sejumlah indikator positif, termasuk realisasi investasi 2025 yang disebut mencapai Rp1.931 triliun serta berbagai langkah efisiensi dan restrukturisasi BUMN. Namun, narasi capaian tersebut berhadapan dengan pertanyaan lain dari masyarakat sipil: **apakah pertumbuhan dan pembangunan sudah benar-benar dirasakan secara merata?** ## Pemerintah Menawarkan Optimisme Dari perspektif pemerintah, sejumlah program strategis dirancang untuk menjawab persoalan struktural yang selama ini dihadapi Indonesia. Agenda ketahanan pangan dan energi, penguatan industri nasional, pembangunan sumber daya manusia, serta berbagai program sosial menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia yang lebih mandiri. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen dengan defisit fiskal 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah menilai target tersebut menunjukkan kombinasi antara keberanian melakukan ekspansi pembangunan dan upaya menjaga disiplin fiskal. Di sisi lain, berbagai capaian tersebut masih harus diuji melalui implementasi di lapangan. Besarnya target pembangunan tidak otomatis menjamin manfaatnya dirasakan secara sama oleh masyarakat di seluruh daerah. ## Kritik: Kemerdekaan Belum Sepenuhnya Terasa Merata Kelompok masyarakat sipil membawa perspektif berbeda. Momentum 81 tahun kemerdekaan digunakan untuk mempertanyakan persoalan ketimpangan, lingkungan, kesejahteraan, hingga kualitas demokrasi. WALHI, misalnya, menggunakan momentum 81 tahun kemerdekaan untuk mempertanyakan apakah Indonesia bergerak menuju Indonesia Emas 2045 atau justru menghadapi persoalan pembangunan yang semakin kompleks. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kemerdekaan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Kritik serupa muncul dari kalangan mahasiswa. Sehari setelah peringatan HUT ke-81 RI, Aliansi BEM UI menggelar aksi #MerebutKemerdekaan dengan membawa sejumlah tuntutan, termasuk evaluasi PSN, kritik terhadap sejumlah program pemerintah, serta persoalan ruang sipil. ## Pro dan Kontra PSN Program Strategis Nasional menjadi salah satu contoh paling jelas dari perdebatan tersebut. **Pihak yang mendukung** melihat PSN sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan. Status strategis memungkinkan pemerintah memprioritaskan koordinasi, pembiayaan, dan penyelesaian berbagai hambatan pembangunan. Namun, **pihak yang mengkritik** mempertanyakan dampak sejumlah proyek terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk persoalan pengadaan lahan, partisipasi publik, serta pemerataan manfaat pembangunan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata apakah pembangunan harus dilakukan, tetapi **bagaimana pembangunan dilakukan dan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan tersebut.** ## Ekonomi: Optimisme Berhadapan dengan Kekhawatiran Di bidang ekonomi, pemerintah membawa sejumlah indikator positif sebagai dasar optimisme. Pemerintah menyebut investasi, reformasi BUMN, penguatan industri, serta kedaulatan pangan dan energi sebagai bagian dari fondasi ekonomi nasional. Namun, tantangan ekonomi tetap menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta kesempatan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi Indonesia tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan dan investasi. **Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.** ## Demokrasi dan Ruang Sipil Menjadi Ujian Momentum 81 tahun kemerdekaan juga kembali menghidupkan diskusi mengenai demokrasi. Aksi mahasiswa pada 18 Agustus menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat masih menggunakan ruang jalanan sebagai kanal untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menjaga ketertiban umum dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Titik temu keduanya menjadi penting. Demokrasi membutuhkan kritik, sementara negara membutuhkan stabilitas. Tantangannya adalah memastikan **stabilitas tidak menghilangkan ruang kritik, dan kebebasan menyampaikan pendapat tetap berjalan secara bertanggung jawab.** ## 81 Tahun Merdeka: Sudah Sejauh Mana? Delapan puluh satu tahun kemerdekaan akhirnya menghadirkan dua narasi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, Indonesia memiliki alasan untuk optimistis: pembangunan terus berlangsung, investasi meningkat, berbagai program strategis digulirkan, dan pemerintah memiliki agenda besar menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, masih terdapat pekerjaan rumah mengenai pemerataan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, lingkungan, efektivitas program, transparansi, dan ruang partisipasi masyarakat. Kritik dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menuntut agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, memasuki usia 81 tahun, pertanyaan bagi Indonesia mungkin bukan lagi sekadar **“sudah berapa lama kita merdeka?”** Pertanyaan yang lebih penting adalah: > **“Seberapa jauh kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?”** Jawabannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah berbagai target pembangunan menjadi manfaat nyata, sekaligus kemampuan masyarakat sipil menjaga kritik, pengawasan, dan partisipasi demokratis tetap hidup. **Indonesia 81 tahun: terus membangun, tetapi juga terus diuji.**